Asman.ac.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya integrasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah inflasi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers pada Kamis, 26 Maret 2023. Selly menilai bahwa masalah data penerima bansos yang tidak akurat masih menjadi tantangan signifikan.
Selly merujuk pada pengalaman sebelumnya dan mengungkapkan bahwa proses verifikasi data dan penyaluran bansos seharusnya dilakukan secara bersamaan. Ia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memadukan tugas Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) serta pendamping lapangan dalam hal ini.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, sebelumnya telah mengumumkan rencana penyaluran bansos untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, Selly khawatir jika tidak dilakukan verifikasi yang memadai, dana bansos malah dapat mengendap di bank atau jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak.
Ia menekankan bahwa bansos harus diarahkan untuk mitigasi dampak inflasi dan tepat sasaran agar tidak terulangnya kasus-kasus penyaluran yang tidak tepat. Selain itu, Selly juga mengusulkan transparansi dalam data bansos, termasuk melibatkan masyarakat dalam memperbaharui informasi penerima.
Reformasi ini diharapkan dapat memperkecil celah bagi praktik percaloan dan administrasi yang tidak efisien. Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum juga dinilai penting untuk menjaga proses pendataan dan penyaluran agar berjalan aman.
Selly menambahkan, tantangan lain di lapangan adalah kendala administratif yang menghambat pencairan bantuandari bank. Kesalahan data atau nama penerima menjadi penyebab banyaknya dana yang tidak dapat dimanfaatkan. Dia menegaskan bahwa sistem perbankan harus bersinergi dengan data pemerintah untuk memastikan semua pihak mendapatkan bantuan sesuai hak mereka.