OIKN Mulai Proyek Yudikatif-Legislatif Senilai Rp20 Triliun

Asman.ac.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan bahwa pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, dan kompleks perkantoran akan dimulai secara bersamaan pada Desember 2025. Proyek ini dilaksanakan melalui kontrak multi-tahun senilai Rp20 triliun, yang mencakup periode 2025, 2026, dan 2027. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan informasi ini di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu lalu.

Basuki menjelaskan bahwa konektivitas di kawasan ini menunjukkan kemajuan yang pesat, dengan jalur utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hampir rampung. Akses jalan yang baik diyakini dapat mempercepat investasi swasta, terbukti dengan hampir selesainya proses pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya dan rencana operasional SMA Taruna Nusantara yang dimulai pada Maret 2026.

Pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan konstruksi oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang diharapkan segera memulai pembangunan untuk mempercepat pembentukan kawasan bisnis. Dalam pelaksanaan proyek ini, OIKN menggunakan pendekatan pembiayaan yang bervariasi, termasuk APBN dan investasi swasta.

Selain itu, pemerintah menandatangani kontrak baru untuk membangun 24 embung untuk memastikan pasokan air dan pengendalian banjir. Tahapan konstruksi akan berlangsung bertahap, dengan fokus pada infrastruktur pemerintahan yangDidorong untuk selesai akhir tahun ini, sementara pembangunan hunian dijadwalkan dimulai pada 2026.

Keberhasilan proyek ini sangat penting dalam mencapai target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang bertujuan menjadikan Nusantara berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Basuki menegaskan bahwa semua kegiatan konstruksi saat ini berjalan sesuai rencana yang ditetapkan pemerintah.