Pusat Pemerintahan PBD Selesai 100 Persen Menurut Kementerian PU

Asman.ac.id – Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya telah selesai sepenuhnya, menurut Corneles Sagrim, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPPBK) Papua Barat yang berada di bawah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Proyek yang dibiayai dengan anggaran lebih dari Rp444 miliar ini mencakup lima kegiatan utama, yaitu pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, dan sistem penyediaan air minum untuk daerah otonomi baru.

Corneles mengungkapkan bahwa semua tahapan pekerjaan telah dilakukan sesuai standar teknis dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Luasan lahan yang dibebaskan untuk pusat pemerintahan mencapai sekitar 55 hektare, meskipun saat ini pemanfaatannya baru mencapai kurang dari 20 hektare, yang difokuskan pada pembangunan gedung-gedung pemerintah.

Berdasarkan informasi, kompleks DPRP hanya berdiri di atas lahan seluas 0,7 hektare, sedangkan Kantor Gubernur memiliki luas 1,7 hektare. Gedung Kantor Gubernur dirancang dengan model modern yang dapat menampung hingga 300 orang, dilengkapi ruang serbaguna dan fasilitas pendukung.

Aspek keamanan menjadi perhatian utama, dengan kawasan dibangun pada elevasi lebih dari 8 meter untuk mencegah potensi banjir. Sistem drainase juga dirancang untuk mengatasi genangan air saat hujan lebat. Meskipun pembangunan fisik telah rampung, peresmian pusat pemerintahan belum dapat dilakukan karena masih menunggu penyelesaian penataan kawasan, yang saat ini sedang dalam tahap lelang.

Penataan ini mencakup pembangunan jalan, saluran drainase, ruang terbuka hijau, dan fasilitas utilitas bawah tanah. Corneles menekankan bahwa bangunan sudah dapat digunakan, tetapi operasional penuh masih menunggu suplai listrik dari PT PLN untuk memastikan fungsionalitas semua fasilitas.