WFH Satu Hari Sepekan Dalam Pertimbangan, Tidak Semua Sektor

Asman.ac.id – Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan penerapan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu sebagai upaya efisiensi dalam menghadapi dinamika geopolitik dan memperkuat ketahanan fiskal. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Sabtu, 21 Maret.

Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah preventif yang bukan disebabkan oleh kekhawatiran terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM), yang saat ini dipastikan aman. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mencapai efisiensi dalam bekerja.

Rencana kebijakan WFH ini masih dalam proses finalisasi dan akan mengecualikan sektor-sektor tertentu, seperti pelayanan publik dan industri, yang tidak dapat menerapkan metode ini. Dalam sidang kabinet sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya penyesuaian dalam cara bekerja untuk merespons tantangan yang ada.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menunjuk pada manfaat yang dapat diperoleh melalui pengurangan mobilitas, dengan penghematan bensin mencapai separuh dari kebiasaan sebelumnya. Ia mengindikasikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan akan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meskipun tanggal pastinya masih dalam diskusi lebih lanjut. Airlangga menambahkan bahwa keputusan akan didasarkan pada situasi harga minyak dan perkembangan kondisi global ke depan.