Jakarta Melaju Menuju Keberlanjutan lewat Pajak Alat Berat

Asman.ac.id – Pajak Alat Berat (PAB) di DKI Jakarta berperan penting dalam mendukung kemajuan dan keberlanjutan ibu kota. PAB, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi pembangunan yang lebih baik.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan alat berat dalam proyek konstruksi, industri, dan pertambangan. Pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan umum, karena alat berat seperti buldozer dan ekskavator biasanya digunakan di lokasi proyek yang terbatas.

Penerapan Pajak Alat Berat ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan daerah, yang sebelumnya terganggu oleh sistem perpajakan yang tidak mencakup alat berat. Dengan adanya PAB, diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi dari sektor konstruksi dan industri terhadap anggaran daerah. Keberadaan pajak ini juga membantu menciptakan regulasi yang lebih terarah dan efisien dalam pengelolaan alat berat.

Melalui langkah ini, pemerintah daerah DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastrukturnya dan menjadikan kota ini lebih modern serta berkelanjutan. Dengan demikian, Pajak Alat Berat tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam merancang Jakarta sebagai kota yang lebih maju di masa depan.