Ekonomi Daerah Siap Bertransaksi dan Membangun Koneksi

Asman.ac.id – Pemotongan transfer ke daerah (TKD) dipandang sebagai sinyal bahwa ketergantungan pada anggaran pusat tidak lagi menjadi pola pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah kabupaten kini dihadapkan pada tantangan kemandirian dalam menciptakan pengembangan ekonomi lokal, terutama saat terkendala fiskal. Dalam konteks ini, diskusi beralih dari sekadar mempertanyakan besaran anggaran tahunan, menjadi mencari cara untuk memproduksi dan memasarkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peluncuran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di ICE BSD pada 21 November 2025 menandai pergeseran strategi ekonomi daerah, yang berfokus dari seremoni menjadi transaksi. Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menekankan pentingnya memahami Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas.

Sarman menyoroti bahwa meskipun kondisi fiskal daerah tidak ideal, upaya untuk meningkatkan daya saing harus terus dilakukan. Jika langkah reformasi tidak segera diambil, pemotongan anggaran dapat membatasi ruang kebijakan dan memperburuk kondisi hidup warga.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya bagi kepala daerah untuk memperkuat ekonomi lokal, agar pertumbuhan tidak hanya tercatat di angka, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Forum perdagangan antardaerah yang digagas dalam AOE 2026 bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam distribusi hasil pertanian di berbagai wilayah. Syaifuddin Chaidir, Project Manager AOE 2026, menjelaskan bahwa forum ini diharapkan dapat menghubungkan pasokan dan permintaan antardaerah, sehingga kebutuhan domestik dapat dipenuhi tanpa perlu bergantung pada impor.

Dengan memperbaiki konektivitas dagang dan informasi, peluang ekonomi dapat dimaksimalkan, memberikan dampak positif bagi wajah ekonomi daerah di Indonesia.