Asman.ac.id – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa banjir yang melanda beberapa daerah di Sumatra seharusnya menjadi momen refleksi dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Banjir tersebut melanda Kabupaten Aceh Utara, Langkat, Tapanuli Tengah, dan Sibolga serta Tapanuli Selatan. Dalam pernyataannya pada Minggu (30/11), ia menyatakan pentingnya evaluasi kebijakan pengelolaan hutan yang selama ini cenderung mengutamakan aspek ekonomi dibandingkan ekologi.
Raja Juli menyoroti bahwa kejadian tersebut dapat menjadi peluang untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam. Ia mengungkapkan, “Semua mata melihat dan telinga mendengar, kami merasakan duka, namun ini juga momentum untuk evaluasi kebijakan.” Menurutnya, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi harus diperbaiki agar pengelolaan hutan menjadi lebih berkelanjutan.
Dalam upayanya, Kementerian Kehutanan telah menyerahkan SK Hutan Adat yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan mereka. Hal ini penting mengingat masyarakat adat dinilai memiliki kemampuan terbaik dalam menjaga kelestarian hutan. “Saya memberikan legalisasi untuk 405 hektar hutan adat mereka,” tambahnya.
Raja Juli juga mencatat adanya masalah deforestasi ilegal di daerah Tesso Nilo. Menurutnya, situasi ini perlu segera diperbaiki. Saat ini, ada satuan tugas yang ditugaskan untuk menertibkan hutan dan meminimalkan tindakan merusak.
Selain itu, ia menginformasikan bahwa 394 kepala keluarga di Taman Nasional Tesso Nilo telah bersedia direlokasi, yang akan memungkinkan restorasi habitat di area seluas 31 ribu hektar. Dukungan publik sangat diharapkan untuk menyelesaikan masalah lingkungan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.