Uang Belum Masuk ke Proyek Riil Meski Esensinya Sama

Asman.ac.id – Ekonom mempertanyakan penempatan dana sebesar Rp200 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurut mereka, alokasi dana tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja yang lebih riil dan langsung berdampak pada pembangunan.

Syafruddin Karimi, seorang ekonom dari Universitas Andalas, menegaskan bahwa dana yang berasal dari pajak dan utang tersebut merupakan titipan masyarakat yang harus digunakan untuk membiayai proyek-proyek nyata, bukan sekadar mempercantik posisi kas keuangan pemerintah. Ia mencatat bahwa meskipun penempatan dana di Himbara dapat meningkatkan likuiditas dan mendorong basis uang, esensi dari dana tersebut tetap tidak tersalurkan ke sektor riil.

Mengikuti pernyataannya, Syafruddin menyampaikan bahwa dana yang terparkir di Bank Indonesia (BI) seharusnya dapat digunakan untuk mempercepat pengadaan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, pusat kesehatan masyarakat, serta membuka lapangan kerja baru di daerah. Sebagai pihak yang mengendalikan kebijakan fiskal, Purbaya diharapkan dapat lebih mengutamakan peningkatan kualitas belanja melalui APBN.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang bergerak melalui APBN dapat mendorong permintaan barang dan jasa, memperkuat pendapatan rumah tangga, dan memacu aktivitas ekonomi lokal. Syafruddin juga menganggap asumsi bahwa bank akan dengan segera mengubah likuiditas ini menjadi kredit produktif terlalu optimistis, dengan mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program-program yang membutuhkan percepatan pencairan dana.