Asman.ac.id – India mulai mengawasi ketat masjid dan madrasah di Kashmir, menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Awal bulan ini, polisi di daerah itu mendistribusikan formulir berjudul “pemprofilan masjid” yang mengumpulkan informasi mendetail mengenai masjid dan para pengelolanya. Formulir ini meminta data seperti tahun pendirian masjid, sumber pendanaan, dan situasi kepemilikan tanah.
Di dalam formulir tersebut, terdapat kolom yang meminta informasi pribadi mengenai individu yang terlibat dengan masjid, termasuk imam, muazin, dan khatib. Informasi ini mencakup nomor ponsel, alamat email, dan rincian rekening bank. Bahkan, ada permintaan untuk menyatakan afiliasi keluarga ke luar negeri dan organisasi yang diikuti, mendorong rasa ketidaknyamanan di antara generasi muda dan pengelola masjid seperti Mohammad Nawaz Khan.
Khan, yang mengelola komite masjid di Srinagar, mengungkapkan keprihatinan bahwa pengumpulan data yang demikian detail dapat membawa risiko bagi keluarganya. Banyak warga merasa bahwa langkah ini tidak sekadar survei biasa, melainkan merupakan upaya untuk mengontrol lembaga keagamaan di kawasan yang mayoritas Muslim tersebut.
Mutahida Majlis-e-Ulema (MMU), yang merupakan badan payung utama untuk kelompok-kelompok keagamaan di Kashmir, menyatakan penentangannya terhadap upaya pemprofilan ini. Mereka melihatnya sebagai tindakan untuk mengendalikan institusi religius yang selama ini mandiri dalam pengelolaannya.
Kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan keamanan, terutama di daerah dengan sejarah konflik berkepanjangan, dan menciptakan kekhawatiran akan diskriminasi terhadap warga Muslim di wilayah yang sudah sangat sensitif ini.