Pemprov Jabar Utang Rp621 Miliar, Kepemimpinan KDM Dipertanyakan

Asman.ac.id – Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membayar utang kepada kontraktor sebesar Rp621 miliar menjadi sorotan. Masalah ini muncul akibat tidak tercapainya pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025. Gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, yang dikenal juga sebagai Kang Dedi Mulyadi, mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan.

Menurut Prof. Muradi, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, masalah tersebut berakar dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai bahwa pemimpin daerah harus lebih mengedepankan aspek teknokratis dalam mengelola dan menggali potensi daerah, bukan hanya fokus pada gaya politik populis. “Dedi Mulyadi terlalu asyik menyelesaikan masalah-masalah kecil, sehingga potensi makro daerah terabaikan,” ujar Muradi.

Ia juga mengekspresikan kekhawatirannya bahwa jika PAD terus menurun, daerah tidak akan mampu mengeksplorasi sumber daya yang ada. Dalam pandangannya, Dedi Mulyadi seharusnya lebih sering mempromosikan keunggulan Jawa Barat alih-alih hanya muncul dalam konteks penyelesaian masalah lokal. Hal ini berakibat pada rendahnya kreativitas dalam pembuatan kebijakan yang dapat mendongkrak pendapatan daerah.

Lebih lanjut, Muradi menyesalkan kurangnya inovasi Dedi Mulyadi di tingkat provinsi, terutama dibandingkan dengan pencapaiannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana ia sukses membranding potensi lokal. Dengan kurangnya dukungan kebijakan strategis selama setahun terakhir, Dedi Mulyadi dinilai lebih banyak berperan sebagai ‘pemadam kebakaran’ ketimbang sebagai pemimpin yang mendorong kreativitas di tingkat provinsi.