Bappenas Fokus Tingkatkan Akses Keuangan Syariah di Kalsel

Asman.ac.id – Kalimantan Selatan kini fokus pada pengembangan ekonomi daerah melalui pemanfaatan data, khususnya Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menginisiasi langkah ini dalam upaya memperkuat akses keuangan inklusif yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal.

Dalam Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalsel yang berlangsung di Banjarmasin pada Senin, Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Bappenas, Rosy Wediawaty, menyatakan bahwa kebijakan yang ada bertujuan untuk menjembatani potensi desa dan sektor ekonomi agar akses keuangan bisa dimanfaatkan secara maksimal. “Sektor pertambangan masih mendominasi perekonomian dengan kontribusi 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto,” ujarnya.

Meski sektor pertambangan mendominasi, pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki kontribusi yang signifikan, yakni 11,55 persen, sedangkan industri pengolahan mencapai 10,95 persen. Rosy menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi desa, dengan data menunjukkan ada 849 desa yang berfokus pada tanaman pangan dan 634 desa di sektor perkebunan.

Pembangunan infrastruktur ekonomi di Kalimantan Selatan juga cukup signifikan, dengan tersedia 1.054 pasar, 822 mini market, dan 1.647 restoran. Kehadiran 214 Koperasi Unit Desa dan 244 Koperasi Simpan Pinjam diharapkan dapat memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Rosy menambahkan, Bappenas berkomitmen untuk mengintegrasikan infrastruktur fisik dengan akses pembiayaan syariah, sehingga transformasi ekonomi digital dapat berjalan selaras dengan budaya lokal. Inisiatif ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.