Asman.ac.id – Dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung pada Jumat (13/2), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan permasalahan mendasar terkait dana desa yang tidak sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat dalam sepuluh tahun terakhir. Menurutnya, ada indikasi bahwa sejumlah aparatur desa telah menyalahgunakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.
Prabowo menyatakan, ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa sering kali mengakibatkan alokasi anggaran tidak sampai kepada masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat dana desa seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Lebih lanjut, Presiden juga menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana tersebut. Dalam banyak kasus, yang terjadi adalah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat desa, sehingga berdampak negatif terhadap upaya pemberdayaan masyarakat desa.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh ekonomi dan pejabat pemerintah, di mana diskusi mengenai ekonomi Indonesia ke depan menjadi fokus utama. Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Sebagai penutup, Prabowo berharap bahwa ke depan, pemerintah dapat lebih memperhatikan pengelolaan dana desa agar dapat menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.