Pemerintah Segera Umumkan Kebijakan Outsourcing, KSPSI Beri Detail

Asman.ac.id – Pemerintah Indonesia dijadwalkan akan mengumumkan aturan baru mengenai sistem outsourcing dalam waktu dekat. Tuntutan untuk menghapuskan sistem ini telah menjadi salah satu fokus buruh yang diungkapkan pada Hari Buruh atau May Day 2025 yang lalu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada Rabu (29/4) bahwa pengumuman tersebut diharapkan terjadi sebelum peringatan May Day 2026. “Aturan outsourcing sebentar lagi diumumkan, insyaallah sebelum May Day,” ujar Andi. Ia memperkirakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan aturan tersebut secara langsung, tetapi memastikan bahwa informasi resmi akan dirilis paling lambat pada Kamis, 30 April 2026.

Andi menjelaskan bahwa regulasi baru terkait sistem outsourcing ini akan diimplementasikan melalui peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker). Meskipun demikian, ia menambahkan bahwa rincian lebih lanjut mengenai isi dari peraturan tersebut belum dapat dipublikasikan saat ini.

Langkah ini dihadapkan pada konteks yang lebih luas mengenai hak dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya jaminan yang lebih baik bagi pekerja. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai isu yang selama ini dihadapi oleh buruh dalam sistem kerja outsourcing.

Pengumuman tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi pekerja, sekaligus mengukuhkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kondisi kerja di Indonesia.